Tantangan Hukum yang Dihadapi Organisasi Otonom yang Terdesentralisasi di Bidang Web3

Baru-baru ini, Pengadilan Federal Distrik Utara California, AS, membuat keputusan penting terkait kasus yang melibatkan Organisasi Otonom yang Terdesentralisasi (DAO), yang menarik perhatian luas dari industri Web3. Pengadilan menetapkan bahwa DAO tertentu harus dianggap sebagai kemitraan umum, dan keputusan ini tidak hanya membantah klaim DAO tersebut bahwa struktur terdesentralisasinya dapat menghindari tanggung jawab hukum, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap perkembangan kepatuhan seluruh industri Web3.

Desentralisasi tidak sama dengan tanpa tanggung jawab

Salah satu poin kunci dari putusan pengadilan adalah, meskipun DAO tersebut mengklaim bersifat desentralisasi, cara operasinya sebenarnya memenuhi karakteristik umum dari kemitraan. Dalam kerangka hukum California, pembentukan kemitraan tidak memerlukan prosedur pendaftaran resmi, hanya perlu adanya kepentingan bersama yang mendorong dan tindakan kolaboratif yang sesuai. Pengadilan berpendapat bahwa cara pemerintahan DAO tersebut dan keterkenalan peran anggotanya, menjadikannya memenuhi definisi hukum kemitraan.

Keputusan ini memberikan referensi penting tentang bagaimana "Desentralisasi" dapat diposisikan dalam kerangka hukum. Meskipun Organisasi Otonom yang Terdesentralisasi adalah inovasi penting di bidang Web3, biasanya ditandai dengan tidak adanya otoritas pusat dan pemerintahan bersama oleh pemegang token, namun putusan ini secara jelas menyampaikan sinyal: model organisasi yang desentralisasi tidak dapat dengan mudah dijadikan alat untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Risiko Hukum yang Dihadapi oleh Peserta

Menurut putusan pengadilan, beberapa lembaga investasi terkenal diakui sebagai "mitra" dari DAO tersebut, karena lembaga-lembaga ini aktif terlibat dalam tata kelola dan pemungutan suara proposal DAO. Ini berarti bahwa lembaga-lembaga yang memegang token dan aktif berpartisipasi dalam tata kelola telah melampaui identitas sebagai investor semata, menjadi pengelola bersama dari perusahaan mitra, sehingga bertanggung jawab secara bersama atas perilaku keseluruhan DAO.

Risiko hukum terletak pada kenyataan bahwa "mitra" DAO tidak hanya terbatas pada pendiri organisasi dan pengembang inti, tetapi juga dapat mencakup semua anggota yang aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Jika DAO dianggap sebagai kemitraan umum, mitra-mitranya akan bertanggung jawab tanpa batas terhadap utang dan tindakan organisasi. Penilaian ini dapat mendorong anggota DAO untuk meninjau kembali konsekuensi dari partisipasi dalam pemerintahan, bahkan tindakan sederhana seperti memposting di forum komunitas atau berpartisipasi dalam pemungutan suara dapat dianggap sebagai "partisipasi aktif", sehingga terlibat dalam sengketa hukum yang kompleks.

Tantangan dan Peluang dalam Pemerintahan Desentralisasi

Putusan ini tanpa diragukan lagi memberikan dampak pada tata kelola desentralisasi di seluruh bidang Web3. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa keputusan pengadilan "memberikan pukulan besar bagi tata kelola desentralisasi", karena ini berarti bahwa bahkan partisipasi kecil dalam tata kelola dapat membawa tanggung jawab hukum yang besar. Bagi para pengembang dan investor proyek Web3, ini tanpa diragukan lagi meningkatkan risiko operasional dan hukum.

Namun, tantangan semacam ini juga dapat menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan di dalam industri. Dalam desain dan operasional DAO, bagaimana menemukan keseimbangan terbaik antara desentralisasi dan kepatuhan hukum adalah masalah kunci yang harus dihadapi oleh berbagai proyek ke depan. Ini berarti, organisasi otonom yang terdesentralisasi di masa depan mungkin perlu secara bertahap mengadopsi struktur pemerintahan campuran, atau mempertimbangkan kembali bentuk hukumnya, mungkin memilih untuk mendaftar sebagai perusahaan terbatas atau bentuk entitas hukum lainnya untuk membatasi risiko tanggung jawab peserta.

Dampak Jangka Panjang Terhadap Industri dan Arah Perkembangannya

Putusan ini mungkin hanya awal dari tren regulasi di masa depan. Seiring dengan teknologi Web3 yang semakin meresap ke dalam berbagai bidang seperti keuangan, permainan, dan sosial, perhatian dan pengawasan lembaga regulasi tradisional terhadap organisasi yang terdesentralisasi juga akan meningkat secara bertahap. Kasus ini menandai proses pemerintahan DAO yang beralih dari konsep teknologi eksperimental menjadi kenyataan hukum. Dalam proses ini, kejelasan regulasi mungkin merupakan jaminan penting untuk perkembangan DAO yang sehat.

Untuk DAO, salah satu arah masa depan mungkin adalah memperkenalkan "pengemasan hukum", yaitu menyediakan pengecualian hukum bagi peserta melalui pendaftaran entitas hukum di bawah permukaan desentralisasi. Ini dapat memenuhi kebutuhan inovasi desentralisasi sekaligus mengurangi risiko secara hukum. Masa depan Web3 mungkin tidak akan selalu mengejar desentralisasi total, tetapi lebih pragmatis dalam menemukan jalan tengah.

Di era yang berkembang pesat ini, diperlukan solusi hukum yang lebih fleksibel. DAO di masa depan mungkin tidak lagi menjadi utopia yang sepenuhnya bebas, tetapi menemukan keseimbangan dinamis antara ideal dan realitas. Untuk semua peserta DAO, kepatuhan dan pengendalian risiko akan menjadi isu kunci yang berkaitan dengan keberlangsungan proyek.